TASIKMALAYA – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), melalui UPTD Wilayah I yang meliputi Kecamatan Indihiang, Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar). Selenggarakan Rapat Evaluasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2016.
Kepala UPTD Wilayah I tersebut Dadang Hernawan, S. STP, yang saat itu hadir sebagai pembicara menyampaikan, Dalam rapat kali ini yang berkaitan dengan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari PBB-P2, di mana PBB-P2 merupakan penyumbang dan penerimaan terbesar pada sektor pajak daerah. Di samping itu, PBB-P2 juga berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal ini, dapat terwujud apabila seluruh Kader dan Masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya dalam hal pembayaran pajaknya. ucap Dadang pada Rapat yang diselenggarakan di GOR Kelurahan Indihiang itu, Kamis 01-12-2016
Menurut Dadang, Dalam acara rapat tersebut yang dihadiri seluruh kader Wilayah I itu, bertujuan untuk mengevaluasi penerimaan pajak di tahun 2016, khususnya di bidang PBB. Selain itu juga, acara rapat ini merupakan upaya optimalisasi dan menentukan langkah-langkah yang efektif terkait pengelolaan PBB untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 mendatang.
Selaku pembicara pada kesempatan acara itu, Ia juga tak lupa mengajak seluruh Kader agar bekerja sepenuh hati, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada setiap golongan masyarakat, dan juga jangan sampai sedikitpun ada yang mepunyai niat mempersulit masyarakat dalam segi playanan apapun, teruslah bekerja dengan baik dan ciptakan harmoni dalam pekerjaan, sehingga masyarakat benar-benar merasakan bahwa Kota Tasikmalaya adalah rumah kita yang mampu memberikan ketentraman dihati bagi yang menghuni didalamnya. tegas Dadang
Dalam acara yang diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dan penuh kekeluargaan itu, Dadang tersebut, Ketika ditanya terkait kebiasaan Masyarakat dalam membayar PBB dengan menitipkan kepada Kader. “Memang ada kebiasaan di masyarakat dalam membayar PBB dengan cara menitipkan pada Kader, makanya kita himbau kepada seluruh Kader agar senantiasa mensosialisasikan secara berkesinambungan kepada seluruh masyarakat, hendaknya melakukan pembayaran melalui bank”. (DATIM)
Adanya komentar via admin, berita ini sedikit di perbaharui. Mohon maaf atas adanya sedikit kekeliruan
Editing : Deni
