BANDUNG – Pencabutan subsidi listrik yang sudah di rencanakan Pemerintah terhadap 3,8 juta pelanggan listrik 900 VA di Jawa Barat (Jabar), yang rencananya akan mulai diberlakukan pada awal bulan Februari 2017 ini. Terkait adanya rencana pencabutan subsidi listrik 900 VA tersebut, sehingga pihak pemerintah sangat harus memberikan penjelasan yang transparansi, agar masyarakat bisa merespon rencana hal itu dengan baik dan positif. ucap Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira di Bandung, Jum’at 27 Januari 2017.
Menurut Yunandar, Bila Pemerintah sesuai dengan rekomendasi PLN menilai ada pelanggan listrik 900 VA yang tidak layak untuk memperoleh subsidi, maka harus dikaji terlebih dahulu dampaknya terhadap pelanggan itu, selain itu, setiap pencabutan subsidi listrik harus ada kompensasi yang setara untuk mencegah dampak negatif dari kenaikan harga.
“Memang kebijakan subsidi itu harus seimbang dan produktif pada jangka panjang. Dan seharusnya kita hanya mensubsidi kalangan tak mampu tapi tidak hanya cukup karena alasan itu”
Dikatakan Yaunandar, Kompensasi dari kebijakan pencabutan subsidi listrik tersebut, harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang setara seperti sistem transportasi yang murah, untuk membantu usaha kecil menengah, kesehatan gratis, pendidikan gratis hingga kemudahan mencari lapangan kerja.
Ia yang sekaligus adalah Sekretaris FPSIP Jabar ini, juga meminta kepada pihak Pemerintah dan PLN harus gencar melakukan sosialiasi terlebih dahulu, tentang kebijakan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA kepada seluruh masyarakat luas, agar rencana pemerintah terkait hal itu bisa di terima baik dan positif oleh banyak kalangan.***
Editor : Deni
