KAB TASIKMALAYA – Mencuatnya isu dugaan penggelapan uang sebesar Rp 2 Milyar oleh oknum pegawai BRI Unit Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) terkesan masih sulit berikan penjelasan.
Menurut sejumlah informasi yang didapat Konten Indonesia, barisan dari Organisasi Masa (Ormas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Aspirasi Warga Sukapura (Jawara) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Tasikmalaya, kabarnya akan menindaklanjuti perihal dugaan kejahatan tersebut.
Diketahui, barisan Ormas DPP Jawara yang dipimpin Ketua Umumnya A. Ramdan Hanafiah dan LPM Kabupaten Tasikmalaya pimpinan Dedi Supriyadi SH, sempat gelar aksi unjuk rasa bertajuk Aksi Damai, di depan Kantor BRI Unit Pasar Ciawi, menuntut adanya tanggung jawab dalam kasus tersebut. Selasa 03/09/2024.
Ketua Umum Jawara, A Ramdan Hanafiah mengatakan, unjuk rasa pada hari selasa kemaren adalah bottle opener, untuk lebih dalam membongkar kebobrokan oknum pegawai bank BRI yang telah merugikan nasabah, baik secara moril, materil, psikologis maupun kolektibilitas kredit yang berdampak pada SLIK OJK atau BI Checking.
“Unras selasa kemaren adalah bottle opener untuk membongkar dalam kebobrokan oknum pegawai bank BRI. Iya sangat merugikan nasabah. Baik itu secara moril, mateil maupun psikologis kolektibilitas kredit yang berdampak pada BI Checking,” ungkap Ramdan, rilis resmi pesan singkat whatsapp kepada Konten Indonesia. Rabu 04/09/2024 sore.
Karena, dikatakan Ramdan, aksi kemaren tidak sampai titik temu, maka kami akan gabungkan beberapa LSM dan ORMAS, seperti JAWARA, GRIB Kabupaten Tasikmalaya, TIM 9 LAKRI dan SPRI. Kami akan lanjutkan kasus tersebut dengan rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kab. Tasikmalaya.
“Kemaren tidak sampai pada poinnya. Kami gabungkan LSM dan ORMAS seperti JAWARA, GRIB Kabupaten Tasikmalaya, TIM 9. Tambahan yang ikut tadi LAKRI dan SPRI akan melanjutkan ke kantor DPRD Kab Tasikmalaya, rapat dengar pendapat kasusnya,” kata Ramdan.
Ramdan juga mengatakan, kami sangat yakin jika kasus tersebut tidak hanya dilakukan oleh oknum pegawai BRI Unit Pasar Ciawi saja. Karena korupsi tidak mungkin bisa dilakukan oleh perorangan, tapi dilakukan dengan cara bersama-sama.
“Kami yakin bukan hanya dilakukan oleh oknum pegawai BRI Unit Pasar Ciawi saja. Korupsi tidak bisa dilakukan oleh perorangan, tapi dengan cara bersama,” katanya.
DPRD, tambah Ramdan, harus menghadirkan pihak OJK, BI, Kacab BRI Tasikmalaya, Kepala Unit BRI Pasar Ciawi, bahkan harus juga menghadirkan Kejari Kabupaten Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya Kota. Agar bisa jelas dan terang benderang.
“Kami minta pihak DPRD harus menghadirkan OJK, BI, Kacab BRI Kota Tasikmalaya, Kepala Unit BRI Pasar Ciawi, Kejari Kab Tasikmalaya dan Polres Kota Tasikmalaya,” tambahnya.
Selain itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Supriyadi SH juga mengungkapkan, yang namanya kasus korupsi seperti itu, bukan saja oleh seorang oknum mantri atau oknum kepalanya saja. Ada pihak-pihak lain juga yang mempunyai kewenangan dan otoritasnya sehingga skenarionya bisa lancar.
“Yang namanya korupsi seperti itu bukan seorang mantri atau kepalanya saja. Ini ada pihak-pihak lain yang terkait, kaitan dengan kewenangan dan otoritasnya, makanya skenario kasusnya lancar,” kata Dedi.
Mangkanya dikatakan Dedi, pihak Kepolisian dan Kejaksaan harus terus mengungkapnya, karena kasus ini tidak bisa dilakukan secara mandiri, tapi konspirasi dan sistematis. pihak BRI tidak bisa hanya memecat oknumnya saja. Harus berani berikan klarifikasi yang jelas.
“Mangkanya Polisi dan Kejaksaan harus terus mengejar, karena kasus ini tidak bisa mandiri. Ini konspirasi, ini sistematis. Tidak lucu BRI kalo hanya dipecat. BRI harus jentel, harus berani klarifikasi kasusnya kepada masyarakat,” singkat Dedi.
Hingga berita ini diturunkan, bagian Mikro BRI Cabang Tasikmalaya terkesan masih menutup diri dan enggan memberikan penjelasan apapun.
Reporter: Deni
