BANDUNG – Sebagai kontrol sosial, keberadaan media massa sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun menjelang Pilkada serentak, netralitas keberadaan media itu sangat menentukan dalam pilkada serentak 2018 mendatang. Demikan di katakan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Yusup Fuadz saat mengunjungi Kantor Koran Radar Sukabumi, Jalan Selabintana, Sukabumi.
“Saat ini memang teknologi semakin canggih,tetapi sebagai penyambung informasi kepada khalayak, media massa baik cetak maupun elektronik di nilai masih efektif. Tetapi banyak pula dampak negatifnya, seperti beredarnya berita yang menyebarkan kekerasan misalnya,” Ujarnya
Dalam rangka sosialisasi Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendatangi media cetak dan stasiun radio di Kabupaten Sukabumi.
Anggota Komisi I dari fraksi Golkar Hj. Ganiwati, menyebut. Pemberitaan yang terjadi di sosial media masih marak dengan berita yang hoax. Padahal, seharusnya itu sudah bisa di antisipasi dengan adanya UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berita yang tidak dapat di pertanggungjawabkan jelas tidak akan dapat di akses mudah oleh masyarakat.” jelas H Yusup
Oleh karena itu, Ganiwati meminta Radar sebagai media massa yang besar harus mampu mengimbangi berita yang mengedepankan faktual dan obyektifitas media.
Sementara saat berinteraksi di sebuah stasiun radio swasta di Sukabumi, anggota Komisi I menyebutkan terkait dengan masalah perekaman KTP-elektronik yang masih belum selesai, juga di ungkapkan Surat Keterangan sebagai pengganti Ktpel tidak dapat di jadikan kartu pemilih.
Meskipun begitu, dewan berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam partisipasi pesta demokrasi dengan pemerintah mulai dari desa hingga tingkat provinsi.***
(Deni)
Bedanews.com
