JAKARTA – Memperingati Hari Buruh yang jatuh setiap tanggal 1 Mei, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan SH, mendesak pemerintah pusat untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2018, tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), karena dinilai sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
“Sekalipun Hari Buruh atau May Day tiap tahun menjadi hari libur Nasional, tapi suara buruh atau pekerja tidak boleh dibungkam. Tanggal 01 Mei tetap harus menyuarakan apa yang selama ini terjadi terkait masalah ketenagakerjaan,” jelas Iwan Kusmawan SH, menjelang May Day kepada Wartawan di Jakarta, Rabu, 30/04/2018.
Iwan mengatakan, disamping tuntutan untuk mencabut Perpres nomor 20/2018, PP nomor 78 tahun 2015, hal yang sampai saat ini menjadi kontroversi harus dicabut diantaranya Outsourcing dan PKWT, Union Busting, Upah Murah, K3 juga masih menjadi tuntutan para pekerja atau buruh.
“Di tanggal 1 Mei 2018, kita harus tetap kritis dan tidak boleh ternina bobokan oleh ajakan yang ingin memecah belah kekuatan pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam prinsip perjuangan kalau di ibaratkan peribahasa Antara Emas dan Perak tidak akan tertukar, mana yang benar berjuang dan kritis untuk kepentingan anggota dan mana yang hanya sekedar eksis akan terlihat dengan jelas,” terangnya.
Oleh karena itu, Iwan menegaskan, kepada pekerja atau buruh khususnya yang tergabung dalam SPN, agar terus bergerak dan berjuang mengibarkan panji perjuangan dan merapatkan barisan.
“Mari Bung kita rebut kembali, kembalikan kejayaan Kaum Pekerja atau Buruh Indonesia untuk mensejahterakan anggota serta keluarganya,” pungkas Iwan.
Penulis : Ibra Hermawan
Editor : Deni
