CIAMIS – Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak boleh menjadi wakil partai atau berapiliasi dengan partai tetapi merupakan wakil Komisi Pemilihan Umum (KPU) ujar Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Ciamis Muharam Kurnia Drajat saat melakukan jumpa pers usai rakor Persiapan Pembentukan Anggota Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) bersama stekholder pemerintahan dan Bawaslu bertempat di Hotel Priangan, Senin (04/12/2023).
“Berbicara netralitas, KPPS tidak boleh ada masuk dari partai politik, tim kampanyeu, tim sukses. Bagi mereka yang berapiliasi atau ubrang-abring dengan partai. Jangan sampai KPPS bagian dari tanda kutip tapi bagian dari KPU” ujar Muharram, rakor hari ini merupakan rakor kedua setelah sebelumnya telah dilaksanakan rakor dengan para Panitia Pemilihan Kecamatan.
Diungkapkan pula, di Kabupaten Ciamis pada pemilu 2024 ada 3.943 Tempat Pemungutan Suara (TPS) jadi jika tiap TPS dibutuhkan 9 orang maka dalam rekrutmen KPPS dibutuhkan (per TPS 7 orang KPPS dan 2 orang Linmas) dibutuhkan 35.487 orang, “Perekrutan anggota KPPS diadakan 11 hingga 15 Desember dengan masa kerja satu bulan dimulai 15Januari hingga 25 Pebruari 2024 dengan besaran honornya untuk ketua Rp.1.200.000,- untuk anggota Rp.1.100.000,- dan untuk Linmas Rp. 700.000,-” ujar Muharram.
Lanjutnya, rekrutmen dilaksanakan untuk KPPS (ketua dan anggota) melamar dengan persyaratan diantaranya jenjang pendidikan minimal tamat SLTA dengan usia 17 th – 55 th, sedangkan untuk linmas / pam tidak mesti anggota LINMAS atau HANSIP saja dan daftar berdasar rekomendasi kelurahan/desa.
Sementara itu Ketua Bawaslu Ciamis, Jajang dalam rekrutmen KPPS berharap KPU bisa melaksanakan dengan baik dan benar “KPPS dianggap rawan disusupi partai dan kepentingan partai, “Kami menganggap Warning, kekhawatiran para penyelenggara terlibat sebagai bagian dari partai politik,” ungkap Jajang.
Bawaslu akan bersurat membuat himbauan agar rekrutmen sesuai regulasi, selanjutnya meminta informasi rekrutmen yg terbuka kepada masyarakat, penerimaan pendaftaran harus disesuaikan dengan agenda pun akan mendirikan posko pengaduan.
Penulis : Abraham
