TASIKMALAYA – Dugaan adanya oknum Tim Koordinasi (Tikor) yang bermain dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan salah satu program pemerintah di bidang Bantuan Sosial (Bansos) dalam bentuk Sembilan Bahan Pokok (Sembako), yang meminta jatah kepada pihak Suplier dari tingkat Kecamatan hingga Dinas Sosial (Dinsos), berikut Suplier yang berasal dari luar Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), seakan memanggil seluruh jajaran Organisasi Massa (Ormas) Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) berkumpul dan berujuk rasa.
Pantauan Kontenindonesia.com dilokasi ujuk rasa yakni di depan kantor Bupati Tasikmalaya, sejumlah jajaran pengurus dan anggota Ormas Gibas dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, tampak memadati halaman depan kantor Bupati Tasikmalaya. Pada unjuk rasa tersebut yang disinyalir dengan pengerahan massa berjumlah ratusan anggota Ormas Gibas itu, sepanjang perjalanan aksi unjuk rasanya cukup mendapat pengawalan super ketat dari pihak Aparat Kepolisia Polres Tasikmalaya. Selasa 11/08/2020.
Waris, Ketua Gibas Resort Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus pimpinan unjuk rasa tersebut mengatakan, aksi yang kita gelar cukup besar ini sebetulnya tertuju ke kantor Dinsos Kabupaten Tasikmalaya, namun Kami diarahkan oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ke Gedung Bupati, karena Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) nya sedang berada di Setda.
“Kedatangan Kita berbondong-bondong ini sebenarnya berarah ke Dinas Sosial, namun oleh APH diarahkan ke Gedung Bupati, Kami sudah merasa jemu dengan fakta-fakta dilapangan terkait dengan program BPNT seperti dalam hal bahan atau komoditi. Karena dalam juklas juknis nya kan jelas, yang harus diberikan kepada Keluarga Peberima Manfaat (KPM) itu harus pada Harga Eceran Tertinggi (HET), akan tetapi bukti dilapangannya justru harga komoditi nya yang paling murah. Itu fakta dilapangan,” kata Waris, saat di wawancara sejumlah awak media di lokasi unjuk rasa. Selasa 11/08/2020.
Untuk itu, Waris berujar, Kami meminta supaya pemerintah terutama Bapak Sekda dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, agar melakukan tindakan nyata terhadap para pelanggar-pelanggarnya, yang mengakibatkan kebocoran anggaran dan tumbuh subur nya praktek-praktek kolusi. Di lain pihak, setiap kami datangi para suplier selalu berdalih banyaknya potongan oleh A, B dan lainnya, yang diduga diperbuat oleh oknum ASN termasuk TKSK. Makanya dari itu, Kami meminta dalam waktu satu minggu ini untuk segera dibereskan, termasuk ASN yang melakukan pungli tersebut.
“Kami minta agar pemerintah terutama Bapak Sekda dan Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Tasikmalaya, agar melakukan tindakan nyata terhadap para pelanggarnya. Seandainya tuntutan kami tidak direspon atau tidak ada perubahan dalam waktu satu minggu ini, Kami sudah berkomitmen akan datang kembali dengan masa aksi yang lebih besar, dan juga Kami akan melaporkannya kepihak Aparat Penegak Hukum (APH) dengan bukti-bukti yang ada pada Kami.” Tegas Waris.
Menanggapi hal tersebut, Kadinsos Kabupaten Tasikmalaya, Roni A Syahroni mengungkapkan, terkait adanya Unjuk Rasa (Unras) dari Ormas Gibas dalam menyampaikan aspirasinya, pihak Kami sangat berterima kasih atas adanya masukan-masukan yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam hal program tersebut. Kami juga akan segera membenahi segala kelemahan-kelemahan pada program BPNT nya. Untuk masalah waktu, pihak Kami tidak bisa menjanjikan Satu atau Dua minggu, tetapi pihak Kami berjanji akan bersama-sama membenahi dan mengevaluasi apa yang menjadi tuntutan masyarakat.”
“Adanya unras dari Ormas Gibas yang menyampaikan aspirasinya, Kami mengucapkan sangat berterima kasih atas segala masukannya, yang nantinya segala masukan-masukan dari Ormas Gibas itu akan dan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Kami dalam hal penyaluran program BPNT. Kami akan membenahi segala kelemahan pada program BPNT secepatnya. Untuk waktunya pihak Kami tidak bisa menjanjikan Satu atau Dua minggu, tapi Kami berjanji akan membenahi dan mengevaluasi apa tuntutan masyarakat.” Pungkas Roni, saat di konfirmasi di ruang kerjanya.
Diketahui, sejumlah anggota dan pengurus Ormas Gibas sangat menyayangkan karena Sekda Kabupaten Tasikmalaya tidak bersedia menemui peserta aksi unjuk rasa, dengan alasan ada kegiatan di luar. Padahal, surat tembusan aksi unjuk rasa sudah dilayangkan Satu Minggu sebelumnya.
Penulis : Red
Editor : Deni
