KAB TASIKMALAYA|Penjelasan PPK Leuwisari dalam Audiensi Gerakan Mahasiswa Leuwisari Menyisakan Tanda Tanya Besar di tubuh KPU Kabupaten Tasikmalaya Mengenai Anggaran BIMTEK dan Pelantikan KPPS Se-Kecamatan Leuwisari, Sabtu 3 Februari 2024.
Oleh karena itu, Gerakan Mahasiswa Leuwisari dengan penuh keseriusan ingin menyuarakan keprihatinan mereka terkait dengan transparansi anggaran BIMTEK dan Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kecamatan Leuwisari. Meskipun dianggap sebagai pilar penting dalam proses demokratisasi, proses ini menimbulkan tanda tanya besar di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Ungkap Indra Maulana selalu ketua umum Gerakan Mahasiswa Leuwisari.
Mahasiswa yang telah bersiap dengan pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat, hadir dengan niat baik untuk berdialog dan mencari pemahaman lebih dalam mengenai transparansi serta kejelasan anggaran BIMTEK dan Pelantikan KPPS yang beberapa hari kebelakang dilaksanakan, Tuturnya.
Dalam pelaksanaan BIMTEK dan Pelantikan KPPS yang diselenggarakan beberapa hari kebelakang di Kecamatan Leuwisari dialokasikan dengan anggaran yang cukup fantastis kurang lebih sebesar Rp. 288.085.000. Tentunya ini sangat menimbulkan kecurigaan tindak pidana korupsi di dalamnya. Karena pada pelaksanaannya ada beberapa dugaan hak yang dipotong oleh Penyelenggara Pemilu dari mulai Transportasi Pelantikan KPPS, transportasi BIMTEK KPPS, Kondisi Konsumsi yang tidak sesuai dengan anggarannya, belum lagi uang wifi, sewa ruangan, biaya internet dan lain – lainnya. Sehingga dalam kajian kami menghitung hampir ada 100 Juta lebih uang yang masih dipertanyakan keberadaannya”, Kata Indra Maulana.
“Pada audiensi yang tadi kami lakukan tentunya kita juga meminta PPK Leuwisari agar dapat memberikan transparansi anggaran BIMTEK dan Pelantikan KPPS Se-Kecamatan Leuwisari selama 10 hari kerja dan mereka siap melakukan itu. Tentunya kami juga menduga bahwa ada permainan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada awal mulanya, sehingga tentu kasus ini harus tetap kami kawal ke tingkat daerah”, Ujar Indra Maulana.
Sementara itu, Aditya Ramdhan selalu Korlap juga menyampaikan “Kami Gerakan Mahasiswa Leuwisari berkomitmen untuk terus mengadvokasi hak partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran tersebut demi mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang transparansi, akuntabel dan bersih dari perilaku korupsi”.(Janur).
