BOGOR – Dari total keseluruhan sebesar Rp.94 miliar dana Bantuan Provinsi (Banprov) yang di ajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, hanya di kabulkan sebesar Rp.5 milyar oleh Pemerintah DKI Jakarta. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak bisa realisasikan beberapa program yang manfaatnya di rasakan masyarakat banyak di ibu kota, seperti halnya dalam menanggulangi banjir.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, Cukup menyesalkan keputusan Pemerintah DKI Jakarta itu.
“Dana yang ada, itu hanya cukup untuk tiga program saja. Program-program yang menjadi pokoknya justru malah tidak bisa di realisasikan,” kata Syarifah, Sabtu 25 Februari 2017.
Dana sebesar itu, kata Syarifah, Hanya bisa di gunakan untuk perbaikan Puskesmas Cileungsi, pengadaan tempat sampah dan pembuatan sanitasi di kawasan Puncak. Sedangkan, program seperti pembuatan sodetan di Cikaret dan Kebantenan di khawatirkan gagal karena dananya tidak cukup.
Pada tahun 2016 lalu, Syarifah juga sempat mengatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta hanya menganggarkan dana Banprov sebesar Rp.3 miliar dari total yang di ajukannya Rp.64 miliar. Dana sebesar itu di anggarkan Pemerintah Kabupaten Bogor hanya untuk membeli truk sampah dan lainnya.
Syarifah menegaskan, pembuatan sodetan tersebut tak hanya untuk mengurangi debit air ke wilayah Jakarta, tapi juga digunakan sebagai venue cabang olah raga dayung pada Pekan Olah Raga Daerah (Porda) mendatang.
“Harus mencari lagi dana penggantinya, ke pemerintah pusat berarti,” katanya
Syarifah menyebut, Kebutuhan dana untuk pembebasan lahan di sana mencapai Rp.38 miliar. Sedangkan dalam pembangunannya, belum bisa menaksir anggaran yang di butuhkan. Biaya pembangunan itu akan di ajukan ke BBWS pusat.***
Editor : Deni
