KOTA TASIKMALAYA – Tahun ini perubahan iklim cuaca sulit untuk diprediksi, karena curah hujan pun terus menerus turun bahkan debit air di setiap saluran/sungai tidak dapat menampung dan mengakibatkan luapan, ditambah lagi pembangunan proyek proyek irigasi disinyalir asal asalan jadi.
Menghadapi bulan Suci Ramadhan 1444 H ini akhirnya masyarakat dibuat resah dengan luapan luapan tersebut, yang seharusnya mereka dengan tenang melaksanakan ibadah namun dengan adanya luapan dari sungai Citanduy masyarakat pun membuat bulan suci ini mereka tidak dapat berkonsentrasi penuh melaksanakan ibadah.
“Keresahan tersebut sangat terasa bagi Warga yang berada di sekitar Wilayah bantaran sungai Citanduy Kota Tasikmalaya”.
Aspirasi masyarakat tersebut akhirnya disoroti dan diwakili oleh Yayasan Padi ( Peradaban Demokrasi Indonesia ) dengan menyelenggarakan aksi damai memasang beberapa spanduk di tempat tempat strategis di Kota Tasikmalaya, agar bisa dibaca langsung baik masyarakat bahkan para Pejabat yang melintas. Kamis 23/03/2023.
Iwan Restiawan Ketua Umum Yayasan Padi mengatakan, “kami sangat berharap kepada Para Pejabat Terkait Citanduy jangan diam dan duduk manis di mejanya, coba turun ke lokasi melihat kemirisan yang masyarakat khawatirkan sekarang, termasuk Gubernur Jawa Barat agar bisa lebih tegas. Daerah yang sering dilanda banjir jika curah hujan meninggi salah satunya jalur simpang lima yang masuk kategori sungai Citanduy. Ini adalah tempat yang sangat strategis bagi perlintasan keluar masuk dalam Kota Tasikmalaya” ujar Iwan
Sementara, dari pihak BBWS sudah bertahun tahun tidak pernah datang untuk menanggulangi banjir tersebut walaupun sering kami utarakan, seolah olah mengabaikan kesehatan dan keselamatan masyarakat banyak, yang paling fatal adalah urusan masalah sempadan yang dipersempit dipakai bangunan oleh salah satu oknum masyarakat dan dipakai usaha pribadi, namun tidak ada tindakan baik dari dinas terkait bahkan APH, Ujar Iwan.
Bangunan itu nempel tidak ada jarak antara bangunan dengan Citanduy, padahal itu dikasih ruang untuk sempadan antara 3 sampai dengan 5 meter untuk sempadan. Maksud saya begini, apakah Tasikmalaya sangat mungkin atau tidak ketika Gubernur tidak tahu urusan ini, sehingga yang di bawah seperti dinas PUPR, Dinas Pengairan PSDA Provinsi seolah olah tidak ada teguran sama sekali. Yayasan Padi akan terus melakukan aksi protes kalau situasinya masih seperti itu dan pihak Padi akan pasang 20 spanduk maksimal sampai besok, Tegas Iwan.
Yayasan Padi sendiri sudah merasa bosan dengan sering melapor ke Dinas atau instansi terkait, bahkan masyarakat juga ormas yang lain sudah melaporkan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali, Pungkasnya.
Penulis: Arrie
