KOTA PALU – Ketua Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Masykur, apresiasi upaya pemerintah pusat dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam rangka pemulihan pasca bencana alam gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Sigi, dan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, sebagaimana dinyatakan Wakil Presiden, Yusuf Kalla, di Palu, Sabtu, 13/10/2018.
Muhammad Masykur mengatakan, upaya percepatan pemulihan kondisi seperti yang terjadi saat ini, memang sudah sepatutnya ada organisasi negara secara adhoc yang mengurus emergency dan transisi pemulihan krisis. Karena Aparatur di Daerah tidak mungkin bisa efektif, sebab mereka juga maupun keluarganya sebagian besar adalah korban bencana.
“Nasib puluhan ribu warga hari ini masih hidup di tenda pengungsian, dan juga ribuan jiwa diantaranya tidak lagi memiliki rumah tinggal. Merujuk data yang dirilis Posko Sargasgabpad, jumlah pengungsi mencapai 78.994 orang. Sedangkan rumah yang rusak kurang lebih sekitar 67.310 unit,” kata Masykur, kepada wartawan di Palu. Sabtu, 13/10/2018.
Masykur berharap, agar Satgas yang sengaja dibentuk itu segera bergerak cepat dan bekerja efisien. Lakukan inventarisir masalah dan rekonsolidasi data, mengenai kerusakan rumah dari rusak ringan sampai parah, dari yang masih bisa dihuni sampai yang tidak lagi bisa dihuni.
“Kami anggota DPRD siap berkoordinasi dan mengambil peran strategis bila memang diperlukan. Organisasi negara dalam bentuk satuan tugas adalah kebutuhan transisi, jadi pemerintah daerah bisa beradaptasi dan berkoordinasi untuk membantu tugas-tugas strategis itu” ungkap Masykur.
Masykur berujar, masalah krusial dalam masa pemulihan krisis, adalah memastikan berapa banyak Kepala Keluarga yang harus direlokasi ke wilayah hunian baru. Karena lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya, tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali, seperti di Kelurahan Petobo, Balaroa, pesisir pantai Kota Palu dan Donggala, serta Desa Jono Oge dan Sibalaya Utara Kabupaten Sigi.
“Gubernur bersama Wali Kota, Bupati Donggala dan Sigi, diharapkan segera menyiapkan dimana lokasi ideal yang pas untuk dijadikan kawasan hunian baru bagi para korban. Bukan untuk dan atas siapa, akantetapi demi dan atas nama keadaban dan keselamatan hidup warga masyarakat. Jika Bupati Sigi sudah menyiapkan wilayah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Haspam di Desa Pombewe bagi warga Desa Jono Oge, selanjutnya Wali Kota dan Bupati Donggala juga diharapkan secepatnya melakukan hal serupa,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu.
Namun, ditambahkan Masykur, sebelum berangkat ke sana, hal mendesak yang perlu dilakukan adalah pemusatan pengungsi pada titik aman, dan juga akses pemenuhan pangan, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak, dan juga sistem penanganan traumatic.
Hingga berita ini diturunkan, belum mendapat hasil konfirmasi dari Walikota Palu, Bupati Kabupaten Sigi, dan juga Bupati Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Reporter : Red
Editor : Deni
