JAKARTA – Bupati Garut, Rudy Gunawan menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) dengan tema “Implementasi Pilar Transformasi Layanan Primer” yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023).
Selain Bupati Garut, pembicara lainnya, yaitu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Maria Endang Sumiwi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dr. Ati Pramudji, dan Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lice Eka Putra.
Dalam paparannya, Bupati Garut mengungkapkan bahwa Kabupaten Garut memiliki jumlah penduduk yang banyak, maka dari itu pihaknya mencoba menyelesaikan persoalan dari hal yang mendasar seperti kemiskinan dan kesehatan masyarakat.
Ia mengungkapkan, tidak semua masyarakat memiliki akses ataupun keuangan yang baik untuk dapat berobat di fasilitas kesehatan, meskipun saat ini 92% masyarakat di Kabupaten Garut sudah mendapatkan perlindungan melalui BPJS. Maka dari itu, imbuh Rudy, pihaknya ingin memperkuat posisi puskesmas, sebagai bagian bahwa puskesmas memiliki tanggung jawab untuk mengobati masyarakat.
“Tapi puskesmas pun jaraknya jauh dari masyarakat, maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di antaranya adalah transformasi kesehatan primer dengan membuat Posyandu Prima, menurut saya saya hampir 10 tahun jadi bupati ini adalah langkah yang tepat,” ucap Bupati Garut.
Pihaknya sangat mendukung apa yang telah diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), yaitu adanya Posyandu Prima yang dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Nah tentu kita yang sekarang berada di sektor kesehatan, bagaimana ini orang miskin bisa didekatkan, maka dengan adanya integrasi kesehatan primer yang dibangun dengan sistem yang kemarin diuji oleh Ibu Dirjen dari Kecamatan Banjarwangi,” ucapnya.
Adanya pembangunan sistem integrasi kesehatan primer yang dibangun di Kecamatan Banjarwangi, lanjut Rudy, sangat menguntungkan bagi masyarakat. Ia menambahkan, bahwa posyandu prima sendiri merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, serta pembangunannya dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD).
Rudy mengungkapkan, dalam hal ini pihaknya hanya mengisi sumber daya manusia (sdm) ataupun tenaga kesehatan yang di angkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan diberi tugas untuk membina posyandu yang ada di Kabupaten Garut.
“Kita hanya mengisi sumber daya manusianya, untuk mengisi sumber daya itu maka di Kabupaten Garut ada 1.700 orang yang kita angkat menjadi PPPK, untuk mengisi nanti tenaga-tenaga kesehatan yang ada di posyandu prima dan memberikan tempat untuk bisa membina posyandu-posyandu yang ada di Kabupaten Garut. Kami 1.700 orang, yang tadinya gajinya satu juta, satu juta setengah, sekarang empat juta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Bupati Garut menerangkan, posyandu prima ini memiliki dampak yang luar biasa. Dalam posyandu prima ini, imbuh Rudy, pihaknya dapat memberikan pelayanan dengan sistem yang terintegrasi dari Kemenkes RI, yang dapat melayani ibu hamil, anak-anak, bahkan lansia.
“Kami (juga) mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 11%, karena kami membeli susu di tengah perjalanan, kami membuat dari BTT membeli susu 8 miliar karena di posyandu diberikan insentif, dan kami pun melakukan pengukuran (balita), dan menimbang badan (balita), sehingga kami by name by address,” tandasnya.
Penulis: Gilang
