KAB BOGOR – Peringati Hari Korupsi Internasional (HKI), ratusan Mahasiswa dari Forum Mahasiswa Bogor (FMB) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor, gelar aksi Long March dari Gedung DPD KNPI guna menggeruduk Gedung Pememerintah Kabupaten Bogor, di Jalan Raya Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa 12 Desember 2017.
Dalam aksi ratusan mahasiswa tersebut, berorasi mengingatkan tentang bahayanya lanten korupsi kepada dinas-dinas yang ada di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor.
“Kami sengaja melakukan aksi ini di momentum hari Anti Korupsi Internasional, dengan tujuan, mendesak kepada seluruh Pimpinan di Pemkab Bogor untuk mempertanyakan komitmennya dalam membrantas segala kasus korupsi,” ungkap Erick stiawan, yang selaku Korlap aksi kepada 87onlinenews.com. Rabu, 13 Desember 2017.
Erick mengatakan, hingga saat ini masih banyak pimpinan-pimpinan baik dari Ekskutif, Legslatif dan Yudikatif, yang terindikasi terlibat dalam praktek-praktek korupsi. Oleh karena itu, kami sengaja meminta kepada pimpinan tertinggi di Kabupaten Bogor, harus berkomitmen dalam mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan bersih.
“Karena sampai saat ini saja masih marak praktek-praktek korupsi. Ini merupakan penyakit buruk yang terjadi di Kabupaten Bogor dan ini merupakan bukti kegagalan Bupati Bogor dalam memimpin daerahnya,” tegas Erick.
Diketahui, usai melakukan aksi damai di Gedung Pemkab Bogor, ratusan mahasiswa tersebut melanjutkan aksinya ke Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong yang kantornya persis berhadapan dengan Gedung Pemkab Bogor.
Sementara, Sabri Maulana, Ketua umum FMB menjelaskan, aksi ini merupakan bukti bahwa kami dari barisan mahasiswa sangat peduli terhadap Kabupaten Bogor, dan tidak menginginkan Bumi Tegar Beriman ini di nodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Kami disini mendesak keras kepada Kejari dan Polres Bogor, agar segera menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini terindikasi mandek. Banyak instansi-instansi yang terindikasi korupsi, seperti pada Pembangunan RSUD Leuwiliang, Pembangunan Kantor Kecamatan Sukajaya, Stadion Pakansari, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), juga pada Pembangunan infrastruktur jalan dan Penyimpangan Dana Desa,” kata Sabri.
Ironisnya, ditambahkan Sabri, trias politika yaitu Exsekutif, Legislatif dan Yudikatif, seperti tidak serius dalam menangani kasus korupsi ini.
“Tolong tegakan supremasi hukum yang seadil-adilnya, jangan sampai hukumnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah saja. Dan juga jangan sampai hukum sosial yang menjerat,” tegas Sabri.
(Ibra Hermawan)
Kontenindonesia.com
