Susah Dan Mahalnya Gas 3 Kg, Siapakah Yang Harus Bertanggung Jawab

oleh
Antrian sejumlah masyarakat saat membeli gas 3 Kg di salah satu penjual di kawasan termasuk Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis 04 Mei 2017. Konten Jabar / Supriyanto

BANDUNG – Antrian panjang masyarakat dalam membeli Gas 3 Kg (gas melon), masih terjadi di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar). Lalu apakah benar, bahwa hal kesusahan masyarakat dalam membeli atau mendapatkan gas 3 Kg itu di sebabkan di kurangnya pasokan dari perusahaan Pertamina.

Berdasarkan pencarian narasumber yang di lakukan Kontenjabar.com untuk kejelasan mengenai hal tersebut, yang seolah membola putarkan masyarakat dengan kesusahan untuk membeli mendapatkan gas 3 Kg, berhasil di utarakan salah seorang pengelola pangkalan gas.

Salah seorang pengelola pangkalan gas tersebut yang berada di wilayah termasuk Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial (J) menuturkan, Saya sebagai pengelola jadi serba salah, dengan di kuranginya pasokan Gas dari perusahaan Pertamina. Padahal, kita para pangkalan sudah memohon ke pihak perusahaan Pertamina untuk tidak di kurangi pasokannya, tapi, sampai saat ini belum ada reslisasinya dari pertamina. Kata J kepada Kontenjabar.com, Kamis 04 Mei 2017.

Sehingga kata Ia, Untuk pembelian gas 3 kg oleh masyarakat sengaja saya batasi, dengan cara satu masyarakat satu tabung saja, dan untuk setiap warung pembeliannya hanya di beri 6 tabung. Dengan adanya tabung yang ukuran 5,5 kilogram, masyarakat yang cukup bisa mampu untuk beralih ke gas yang 5,5 kilogram. Jelasnya.

Berdasarkan pantauan Kontenjabar.com, Masyrakat sangat mengeluhkan dengan harga gas 3 Kg yang di jual di warung hingga mencapai Rp.22000, bahkan juga ada yang lebih dari harga itu.

Dengan kejadian ini, seolah menunjukan jajaran pemerintah seperti menutup mata, lalu siapa yang bertanghung jawab membela masyarakat yang ekonominya kurang beruntung. Bahkan, setiap menjelang bulan Ramadhan sudah tradisi bahwa bahan pokok serba naik yang berakhir menjadi beban kesusahan masyarakat. Dalam hal ini, pihak pemerintah harus benar-benar bisa menanggulangi, agar masyarakat tidak lagi menjadi imbasnya.

(Supriyanto)

Editor : Deni

 

 

Kontenjabar.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *